Dalam pengambilan keputusan, terkadang manusia mengalami hal yang sulit dalam menentukan keputusan. Maka dari itu berkembang alternatif dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan kebijakan nasional maupun daerah. Pemerintah selalu dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan kebijakan. Setiap kebijakan tentu mempunyai dampak positif dan negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dengan berbagai kriteria, pilihan kebijakan tersebut dapat disusun menjadi sebuah hierarki yang kemudian kita kenal dengan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP).
Metode analisis AHP digunakan untuk menentukan pilihan kebijakan yang tepat dalam rangka melakukan diversifikasi ekonomi di tiga provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dan Provinsi Riau. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi yang prioritas di ketiga provinsi. Hal ini karena strategi pengembangan sumber daya manusia berimplikasi pada segala peningkatan pembangunan seperti halnya pendidikan, kesehatan, hingga optimalisasi pemberian pelayanan publik yang ditunjang dengan pendidikan, pelatihan, studi banding, hingga mempelajari berbagai teknologi, dan kemudahan pengelolaan keuangan dan ekonomi. Kemudian diikuti dengan belanja pemerintah daerah untuk infrastruktur dan keperluan riset dan pengembangan. Belanja pemerintah daerah untuk infrastruktur akan mendukung kelancaran bisnis dan investasi dan belanja pemerintah daerah untuk riset dan pengembangan akan menjadi pemantik lahirnya berbagai inovasi yang juga perlu didukung oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia. Sementara itu, strategi membuat badan usaha untuk investasi di aset riil dan finansial kurang menjadi prioritas di ketiga provinsi. Begitu juga dengan mengedepankan peran swasta dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, menaikkan pajak, dan pemberian subsidi.
Dari hasil tersebut, terlihat bahwa peran pemerintah sangat besar dalam mewujudkan diversifikasi ekonomi. Penguatan dari sisi input sumber daya manusia menjadi program prioritas sebelum tersusunnya kebijakan diversifikasi ekonomi. Sumber daya manusia yang mumpuni menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga ketika ekonomi sudah terdiversifikasi, sumber daya manusia di daerah tersebut sudah siap.
